Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Upayakan Akselerasi Transisi Energi, Kementerian ESDM Luncurkan ETM Country Platform

Kompas.com - 17/11/2022, 16:53 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022).

“Dengan adanya ETM Country Platform menunjukkan capaian dari semua pihak yang telah berusaha dengan maksimal untuk mendukung transisi energi dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Rida Mulyana saat mewakili Kementerian ESDM dalam peluncuran ETM Country Platform tersebut.

Rida Mulyana mengatakan, pemerintah telah mengkaji berbagai macam pendekatan dalam pembiayaan transisi energi, khususnya peralihan dari batubara menjadi energi lebih bersih dan skema kemitraan pembiayaan transisi energi yang terjangkau.

Adapun untuk mencapai NZE tahun 2060, Rida mengatakan, pengurangan emisi karbon pada enhanced nationally determined contribution (E-NDC) ditargetkan sebesar 32 persen di tahun 2030.

Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi rendah emisi, seperti menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas.

Baca juga: Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kementerian ESDM Akselerasi Transisi Energi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rida Mulyana dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia. Dok. Humas Kementerian Ditjen EBTKE Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rida Mulyana dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia.

Tidak hanya itu, kata dia, pemerintah juga akan menggunakan teknologi co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pengembangan teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilizations and Storage (CCUS) untuk mencapai keseimbangan antara target produksi gas dan penurunan emisi, serta pembangunan pembangkit EBT secara masif hingga 700 gross weight (GW).

"Kemudian dengan melakukan pensiun dini 33 PLTU dengan total kapasitas sebesar 16,8 GW,” ucap Rida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/11/2022).

Meski demikian, Rida menjelaskan, untuk mengembangkan EBT membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, keterlibatan pihak swasta mutlak diperlukan.

“Total investasi yang dibutuhkan akan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS) sampai tahun 2060,” kata Rida.

Baca juga: Menteri ESDM Bakal Pensiunkan 33 PLTU untuk Kurangi Emisi Karbon

Selain RIda, hadir dalam peluncuran tersebut adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, President Asian Development Bank, President Islamic Development Bank, dan President Word Bank.

Selain mereka turut hadir juga Menteri Keuangan dan Ekonomi dari beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Afrika Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ETM Country Platform menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menganalisis sumber pendanaan di sektor energi untuk menyediakan energi yang handal dan terjangkau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia. Dok. Humas Kementerian Ditjen EBTKE Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam grand launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Indonesia.

“Hal ini yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Indonesia terhadap Perjanjian Paris terkait perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, platform inilah yang akan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta untuk mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.

“ETM Country Platform memfasilitasi untuk Indonesia menyiapkan rencana investasi transisi energi dan pendanaan investasi iklim untuk mempercepat mempensiunkan PLTU yang berbahan baku batubara. Hal ini menjadi salah satu dari pendanaan multilateral terbesar di dunia untuk aksi perubahan iklin di negara berkembang,” ucap Sri Mulyani.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com