Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diprediksi Segera Copot Menteri Nasdem, Imbas Deklarasi Capres Anies

Kompas.com - 14/11/2022, 11:38 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi, Presiden Joko Widodo bakal segera melakukan reshuffle atau merombak Kabinet Indonesia Maju dengan mencopot menteri-menteri Partai Nasdem.

Ini tak lepas dari deklarasi Partai Nasdem atas pencalonan presiden Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

"Saya melihat, setidaknya Februari 2023 anggota kabinat dari Nasdem akan diganti," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi

Dari tiga nama menteri Nasdem, Ray menduga, dua di antaranya bakal dicopot. Keduanya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

Ray mengatakan, Jokowi butuh ketenangan untuk menuntaskan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra sejak deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Baca juga: Akankah Jokowi Benar-benar Meninggalkan Nasdem?

Kendati demikian, menurut Ray, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedianya tak rela jika partainya didepak dari kabinet. Nasdem tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan hingga 2024 mendatang.

Ray juga menduga, Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini. Sebab, hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem.

Dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas. Namun, angkanya diprediksi tidak besar.

Diperkirakan, coat-tail effect atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang Nasdem.

Padahal, dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi.

"Tentu saja Nasdem akan berupaya keras agar tetap berada di dalam kabinet sampai akhir," ujar Ray.

Namun demikian, Ray menambahkan, pilihan politik Paloh untuk 2024 jelas berbeda dengan preferensi Jokowi. Sehingga, kebutuhan politik keduanya pun tak sama lagi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com