Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar pada Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2022, 08:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden khawatir sikap tenggang rasa masyarakat Indonesia akan memudar saat pergelaran Pemilu 2024.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menuturkan, kekhawatiran ini diakui oleh tiga perempat atau 77,8 persen responden.

Kekhawatiran ini tetap terjadi meskipun tiga perempat responden menilai masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih kurang tiga perempat bagian responden (77,8) persen mengaku khawatir jika sikap tenggang rasa akan memudar di Pemilu nanti,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 30,7 Persen Responden Pilih Parpol Parlemen karena Tokohnya

Rangga menyebutkan, publik memiliki pengalaman traumatis akibat Pemilu 2019. Saat itu, masyarakat terbelah dan meruncing menjadi penggolongan ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

Pembelahan ini dinilai memancing persepsi intoleran pada kebebasan berpolitik di Indonesia.

Rangga mengungkap, hasil survei Litbang Kompas menemukan 37,6 persen responden menyatakan fenomena keterbelahan pada Pemilu 2019 disebabkan banyaknya hoaks di internet dan media sosial.

Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membenarkan adanya ribuan konten hoaks di ruang digital Indonesia selama Pemilu 2019. 

Ruang media sosial yang tidak cenderung terkontrol, terbuka, dan interaktif memengaruhi banjir informasi dan berita bohong.

“Hal ini diperparah oleh kehadiran pendengung (buzzer) politik yang terus memperkeruh hubungan pendukung antar kubu,” ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Keterpilihan Parpol Non-parlemen Terus Meningkat

Lebih lanjut, terkait kekhawatiran Pemilu 2024, masyarakat menilai intoleransi bisa disebabkan salah satunya oleh politisi yang berdebat di media massa ataupun media sosial dengan tidak sehat.

Kekhawatiran mereka diperkuat dengan munculnya gejala yang mirip Pemilu 2019, yaitu maraknya penggunaan buzzer yang diwarnai kentalnya isu identitas.

“Isu identitas yang dijadikan sebagai obyek politik,” kata Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dalam kurun waktu 8-10 November 2022. Survei dilakukan dengan mewawancarai 512 responden di 34 provinsi yang ditentukan secara acak.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com