Di Markas PBB, Yasonna Sebut Pemenuhan HAM Indonesia Banyak Diapresiasi Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut upaya pemenuhan HAM di Indonesia banyak diapresiasi oleh negara lain.

Hal ini Yasonna sampaikan saat menyerahkan Laporan HAM Nasional di forum Persidangan UNiversal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Jenewa, Swiss.

“Perlu saya tekankan bahwa berbagai kemajuan upaya pemenuhan HAM mendapat banyak apresiasi dari negara lain,” kata Yasonna dalam forum tersebut sebagaimana dikutip dari keterangan yang Kompas.com terima, Rabu (9/11/2022).

Yasonna mencontohkan, sejumlah upaya pemerintah Indonesia yang diapresiasi antara lain, komitmen memajukan capaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), memperluas akses kesehatan dan pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Babak Baru Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Surati FIFA, Bakal Bawa ke Dewan HAM PBB

Meski demikian, Yasonna tidak menampik pemerintah Indonesia menerima sejumlah rekomendasi kritis seperti, isu hukuman mati, ratifikasi optional protokol konvensi anti penyiksaan, RKUHP.

Kemudian, isu kebebasan beragama, perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, dan Papua.

“Catatan-catatan penting tersebut, akan ditempatkan sebagai refleksi untuk terus meningkatkan pembangunan kita dan melakukan koreksi lebih lanjut,” kata Yasonna.

Dalam forum itu, Yasonna melaporkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM selama lima tahun terakhir kepada Dewan HAM PBB.

Baca juga: 7 Poin Penting Hasil Penyelidikan Komnas HAM soal Tragedi Kanjuruhan

Guru Besar bidang Kriminologi itu memaparkan berbagai kondisi HAM di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah tindak lanjut pemenuhan HAM sebagaimana 167 rekomendasi yang telah pemerintah terima pada UPR sebelumnya.

Selain itu, ia juga melaporkan kondisi sulit yang harus dihadapi Indonesia akibat pandemi, upaya pemerintah menciptakan keseimbangan pemenuhan hak hidup, pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan akses ekonomi.

Yasonna juga memaparkan kondisi demokrasi dan good governance, penegakan hukum, dan peran serta masyarakat di Indonesia.

Ia juga menekankan keberhasilan pemerintah Indonesia mempromosikan dan melindungi HAM sangat terkait dengan TUjuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.