Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Progres Koalisi PKS-Nasdem-Demokrat Sudah 90 Persen, Apa yang Kurang?

Kompas.com - 08/11/2022, 21:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sepakat dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan bahwa rencana pembentukan Koalisi Perubahan telah mencapai progres 90 persen.

Ia lantas menjelaskan dua hal yang belum mencapai kesepakatan antara tiga partai politik (parpol) tersebut yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Pertama, momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi.

Baca juga: Yakin Koalisi Perubahan Terbentuk, Nasdem: Kami Jatuh Cinta dengan Anies

“Kapan kita akan deklarasi bersama, atau mekanismenya apakah setelah ini PKS dan Demokrat deklarasi dulu baru deklarasi bersama?” ujar Willy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Hambatan kedua, lanjut dia, belum sepakatnya ketiga parpol terkait figur calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya PKS masih ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi pendamping Anies Baswedan.

Baca juga: Ungkit Jasa Surya Paloh kepada Jokowi, Nasdem: Orang Bilang Reshuffle, Ingat Jas Merah!

Sementara Partai Demokrat terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Akhirnya tiga calon mitra koalisi tersebut sepakat belum menunjuk figur tertentu sebagai cawapres, tapi menentukan tiga kriteria untuk menentukan kontestan kursi RI-2.

“Kami sepakatnya (figur cawapres) memiliki tiga kriteria, satu punya daya ungkit. Dua, mensolidkan partai. Ketiga, bagaimana memiliki kapasitas pemerintahan,” ungkapnya.

Willy menyampaikan Partai Nasdem sendiri telah memberikan hak pada Anies untuk memilih cawapresnya sendiri.

Alasannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mau membatasi langkah politik Anies.

Menurut Willy, Paloh ingin Anies punya keleluasaan untuk menentukan calon pasangannya.

“Ya ngapain kata Pak Surya, kita mau nyapresin orang tapi kita ikat kakinya dengan batu, gimana terbangnya? Kan enggak luwes. Jadi dibiarkan, Mas Anies (juga) punya kebebasan,” tandasnya.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Akan Lakukan Simulasi Cawapres Bareng Anies

Diketahui Koalisi Perubahan mestinya dideklarasikan 10 November 2022, namun rencana itu batal.

Willy mengaku batalnya deklarasi karena PKS dan Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

Sedangkan Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan penundaan deklarasi koalisi tak menunjukan adanya keretakan hubungan ketiga parpol.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ungkap Kholid dikonfirmasi, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com