Ketua PP Muhammadiyah Minta Politikus Berlaku sebagai Negarawan pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa pada Pemilu 2024 semua politikus harus bertindak sebagai negarawan.

"2024 itu adalah kontestasi yang krusial juga dan mudah-mudahan ini ada satu suasana baru. Pertama, kita tidak mau mengulang lagi yang kita resahkan bersama, yaitu pembelahan politik," kata Haedar dalam acara Press Gathering jelang Muktamar 48 Muhammadiyah, Senin (7/11/2022) malam.

"Jika itu tidak ingin kita ulangi, maka jangan diulangi," ujarnya lagi.

Ia kemudian menyoroti gejala yang terjadi saat ini, yaitu narasi soal pentingnya merayakan keberagaman terus-menerus diproduksi.

Namun, pada saat yang sama, alpa untuk menekankan pentingnya merayakan persatuan.

Baca juga: Tegaskan Tak Pandang Bulu, Muhammadiyah: Kami Akomodasi 1.000-an Siswa Nonmuslim

Padahal, ia menekankan bahwa kebinekaan dan ketunggalan ibarat dua sisi mata uang yang saling tarik-menarik.

Haedar mengatakan, Indonesia tidak hanya memerlukan ruang untuk keberagaman, tetapi juga membutuhkan komitmen untuk tetap bersatu.

"Kita ingin lahirnya siapa pun yang diusung partai mana pun, baik di partai politik atau kekuatan-kekuatan masyarakat yang menyangga kontestasi, baik relawan atau apa pun, baik di (pemilu) eksekutif maupun legislatif, betul-betul menjadi negarawan," katanya menegaskan.

Secara konkret, Muhammadiyah menegaskan bahwa perdebatan mengenai hal-hal yang berpotensi membelah masyarakat harus dihindari.

Kemudian, ia mengingatkan bahwa dimensi identitas yang membuat anak bangsa saling bertikai bukan hanya agama, melainkan juga kesukuan, golongan, dan ideologi, tidak boleh dipolitisasi kembali.

"Sekarang ini saatnya kita menciptakan ruang publik bahwa kontestasi 2024 adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan diri kelompok dan orientasi kekuasaan yang tidak berkesudahan," ujar Haedar.

Baca juga: Haedar Nashir Minta Pemerintah Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan Secara Objektif, Terbuka, dan Transparan