Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Disebut Lebih Untung jika Bergabung dengan Nasdem-Demokrat

Kompas.com - 06/11/2022, 14:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menerima insentif politik lebih tinggi jika bergabung dengan Nasdem dan Demokrat.

"Lebih tinggi bila dibandingkan (bergabung) dengan koalisi Gerindra-PKB," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Arya mengungkapkan alasan penilaiannya itu. Pertama, sebagian besar pemilih PKS melabuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto.

Diketahui, Anies merupakan bakal calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem.

Baca juga: Soal PKS, Pengamat: Koalisi dengan Partai Manapun Tak Akan Menambah Suara

Sementara itu, Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra yang sudah berkoalisi dengan PKB.

Prabowo juga disebut dalam piagam koalisi PKB-Gerindra didaulat sebagai pemegang kewenangan menetapkan capres-cawapres bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Jadi bila PKS merapat ke koalisi Nasdem-Demokrat, secara politik itu juga akan menguntungkan bagi PKS, karena akan menyolidkan dukungan pemilih serta PKS akan mendapatkan juga timbal-balik dukungan dari pemilih Anies," ujar Arya.

Kedua, Arya menyoroti intensifnya pembicaraan PKS dengan Nasdem dan Demokrat.

"Lobi politik di antara ketiga partai tersebut sudah lebih maju dan sudah pada tahap menentukan siapa cawapres," katanya.

Baca juga: PKS Dinilai Lebih Baik Gabung ke Nasdem-Demokrat karena Faktor Anies

Oleh karena itu, Arya berpandangan bahwa koalisi PKS-Nasdem-Demokrat tinggal menunggu waktu hari deklarasi.

Sementara itu, Arya melihat fokus prioritas PKB adalah dengan Gerindra dan PDI-P.

"Saya kira bagi PKB, opsi prioritas partai berkoalisi dengan Gerindra, atau merapat ke PDI-P. Itu yang saya baca kemungkinannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS disinyalir bakal bekerja sama sebagai koalisi untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini pengumuman koalisi belum juga terjadi.

Baca juga: PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Dugaan lambannya penetapan koalisi, salah satunya karena penentuan cawapres Anies Baswedan.

Di tengah ketidakpastian PKS menentukan mitra, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PKS bergabung dengan Koalisi PKB-Gerindra.

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya kemungkinan partai lain merapat ke koalisi.

"Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk," kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com