Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Lebih Baik Gabung ke Nasdem-Demokrat karena Faktor Anies

Kompas.com - 06/11/2022, 12:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik bergabung dengan bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan.

Hal ini dinilai perlu diperhitungkan PKS dalam mencari rekan koalisi atau kerja sama politik Pemilu 2024.

Apalagi, menurut pengamatan Dedi, komunikasi PKS dengan Nasdem dan Demokrat yang digadang membentuk poros perubahan, semakin intensif.

"Sementara saat ini PKS intens komunikai dengan Demokrat dan Nasdem, maka akan lebih baik jika bergabung ke Anies," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Lebih lanjut, Dedi berpendapat, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi.

Hal ini karena pemilih PKS stagnan dan terbatas. Oleh karena itu, berkoalisi dengan siapa saja dinilai tidak mendongkrak perolehan suara.

"Untuk itu, pertimbangan PKS berkoalisi lebih pada tokoh yang akan diusung. Kondisi ini memungkinkan PKS bergabung ke Gerindra karena faktor Prabowo, atau ke Anies dengan Nasdem dan lainnya," ujar Dedi.

Kemudian, Dedi menyoroti intensitas komunikasi PKS dengan Anies Baswedan beberapa waktu belakangan.

Mulai dari menghadiri pertemuan tim kecil di rumah Anies membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) hingga pertemuan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher) dengan Anies.

Baca juga: PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Apalagi, menurutnya, Aher banyak diusulkan internal PKS agar diusung sebagai cawapres Anies.

"Dari intensitas komunikasi, memang terlihat PKS lebih condong mendukung Anies," kata Dedi.

Perlu diketahui, dinamika politik bakal koalisi semakin mengerucut.

Catatan Kompas.com, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal bekerja sama sebagai koalisi untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini pengumuman koalisi belum juga terjadi.

Sementara itu, Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com