Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Melonjak, Pakar Sebut Efek Pemerintah Terlalu Abai

Kompas.com - 05/11/2022, 12:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global, Dicky Budiman menilai pemerintah terlalu abai dengan mutasi Covid-19 yang masih terus terjadi.

Hal ini membuat kasus Covid-19 kembali meningkat mencapai 5.000 kasus per hari, saat subvarian Omicron XBB masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, akses vaksin booster (penguat) masih langka di rumah-rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan.

Baca juga: Menkes Sebut Ada Risiko Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun-Awal Tahun 2023

"Kalau abai jelas terlihat, dari komunikasi yang terlalu optimis tapi kurang membangun kewaspadaan. Termasuk kurangnya ketersediaan vaksin booster," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Adapun untuk mencegah penularan, Dicky menilai penerapan protokol kesehatan tetap paling relevan. Dia mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak.

Kemudian, dia menilai, pengaturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) perlu dilakukan. Adapun sisanya adalah tanggung jawab pemerintah, meliputi deteksi dini dan menyiapkan vaksin.

Baca juga: Selama Pandemi Belum Pernah Kena Covid-19? Ini Penyebabnya Menurut Sains

"Pemerintah melakukan deteksi dini dan melakukan upaya-upaya mitigasi lainnya dengan pembatasan, tapi tidak mesti dengan level PPKM, tapi konsisten komitmen penerapannya," ucap Dicky.

Setelah vaksin booster tersedia, Dicky kembali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan dan mencari vaksin tersebut, utamanya jika sudah mendapat vaksinasi primer sekitar 5-6 bulan yang lalu.

Pilihan vaksinasi tidak melulu harus vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA seperti Pfizer dan Moderna, namun bisa juga vaksin yang dikembangkan dengan protein rekombinan seperti Novavax atau bahkan Indovac.

Baca juga: Menkes: Kenaikan Kasus Covid-19 Didorong Varian Baru, XBB hingga BQ.1

"Ini saya sudah kasih rekomendasi juga, saran ke pemerintah supaya kalau Indovac bisa segera (disediakan), karena data ilmiahnya cukup mendukung," beberapa Dicky.

Sebagai informasi, per Jumat (4/11/2022) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 bertambah 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir. Totalnya kini mencapai 6.512.913 kasus sejak 2 Maret 2020.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 2.036 kasus. Kemudian Jawa Barat 718 kasus, Jawa Timur 685 kasus, Banten 487 kasus, dan Jawa Tengah 426 kasus.

Sementara itu, kasus aktif naik 2.025 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 34.155 kasus aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com