Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Warga NU Tidak Bisa Diringkus dalam Pilihan Elektoral yang Tunggal"

Kompas.com - 03/11/2022, 17:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilihan elektoral warga Nahdlatul Ulama (NU) disebut tidak bisa disimplifikasi ke dalam satu pihak tertentu, baik pilihan calon presiden (capres) maupun partai politik (parpol) pada Pemilu 2024.

Dalam survei yang dilakukan Indikator Politik, September 2022, pilihan partai politik warga NU justru lebih banyak terdistribusi pada PDI-P (25 persen) dan Gerindra (12,9 persen) ketimbang PKB (10,9 persen) yang secara historis berkaitan erat dengan NU.

Sementara itu, terkait pilihan capres, aspirasi warga NU justru terdistribusi paling banyak ke Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono, tanpa nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam 5 besar.

"Kalau kita lihat, itu terbukti pilihan warga NU, orang yang merasa dekat dengan NU itu tidak bisa diringkus dalam satu pilihan elektoral yang bersifat tunggal," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam forum Satu Meja di Kompas TV, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: R20 dan Arah Politik NU

Menurut Burhanuddin, aspirasi ini justru mirip dengan aspirasi nasional yang terekam dalam survei-survei aneka lembaga.

"Jadi, ini persis dengan logo NU yang menggambarkan tali bumi yang bersifat longgar. Artinya, logo NU ini sendiri di desain oleh para ulama untuk bisa menampung semua karena beragam cara pandang termasuk juga afiliasi politik," ujar Burhanuddin.

Keadaan ini pun didukung sikap Ketum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf, yang mengklaim bahwa bandul NU tidak akan berat sebelah ke kubu politik mana pun.

Gus Yahya juga tidak mewajibkan pilihan elektoral warga NU dan cenderung membebaskan warga NU mengembangkan aspirasinya masing-masing.

Baca juga: Gus Yahya Minta Kontestan Pemilu Tak Bawa-bawa Identitas NU

Burhanuddin Muhtadi menilai langkah Gus Yahya krusial agar netralitas NU tetap terjaga dan tidak diperalat sebagai senjata politik.

Di sisi lain, keberagaman aspirasi masyarakat NU juga sudah tampak sejak lama.

Pada Pilpres 2004, pemilih NU terepresentasikan di tiga pasangan calon, yakni SBY-Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri-Hamzah Has, dan Wiranto-Sholahuddin Wahid.

"Karena memang NU ini seksi secara politik. Sejak 2004 Pilpres digelar pertama kali di Indonesia, tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan NU," ujar Burhanuddin Muhtadi.

"Warga NU punya preferensi yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan para elite. Jika merujuk pengalaman 2004, uniknya, warga NU, orang yang merasa dekat dengan NU paling banyak justru memilih SBY dan JK," katanya lagi.

Baca juga: Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com