Menhub Sebut Negara Rugi Rp 100 Triliun jika Program Angkutan Massal Tak Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, negara bisa rugi sebesar Rp 100 triliun apabila program angkutan massal tak dilaksanakan.

Kerugian secara akumulatif tersebut dihitung dalam waktu satu tahun.

"Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam masa satu tahun," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Menhub: 4 Bandara Disiapkan untuk Parkir Pesawat Kepala Negara yang Hadiri G20

Budi mengungkapkan, pada Rabu, dirinya dan sejumlah menteri terkait mengikuti rapat terbatas membahas transportasi massal yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat itu, Presiden menekankan bahwa angkatan massa perkotaan menjadi satu keharusan.

"Yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," lanjutnya.

Budi menjelaskan bahwa sistem angkutan massal membutuhkan percontohan. Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.

Baca juga: Kapal Peti Kemas Raksasa Sandar di Priok, Menhub: Kita Tidak Boleh Cepat Puas

"Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," kata Budi

Selain itu, lanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan agar pemerintah daerah ikut mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat.

Salah satunya dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Menhub mencontohkan pada LRT Jabodebek. Dengan begitu, Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.

"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumatera Selatan akan mendukung adanya feeder," ucap Budi.

Baca juga: Jokowi Tekankan Angkutan Massal Jadi Keharusan di Perkotaan

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.

Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujar Menhub Budi.

Budi pun menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.

Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tambahnya.