Pengamat: Secara Etik, Menteri Maju jadi Capres Semestinya Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari berpandangan, secara etik, menteri yang maju sebagai calon presiden pada saat pemilihan presiden (pilpres), semestinya mundur dari jabatannya di kabinet.

Alasannya, menurut Feri, seorang menteri yang maju sebagai calon presiden tidak akan fokus mengelola kementerian dengan baik dan menjalankan tugas membantu presiden secara maksimal.

"Kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu dia resmi jadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: MK Putuskan Menteri Maju Capres Tak Perlu Mundur, Pimpinan DPR: Bisa Leluasa Bertarung Saat Pemilu

Selain itu, menurut Feri, akan mubazir bila negara masih menggaji seorang menteri yang malah fokus pada kepentingan politik pribadinya.

Adapun hal ini disampaikan Feri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menteri tidak perlu mundur dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden tetapi harus mengantongi izin dari presiden.

Feri mengatakan, meski secara etik sebaiknya mundur, keputusan untuk memaksa menteri mundur atau tidak adalah hak prerogatif presiden

Ia berpandangan, pelaksanaan putusan MK tersebut akan berpulang pada pertimbangan presiden walaupun seorang menteri memang harus mengajukan izin jika mau maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Putusan MK: Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, tetapi Harus Dapat Izin Presiden

"Jadi memang pendekatannya etis. Sekali lagi, yang melihat diperlukan mundur atau tidak mundur memang harusnya presiden untuk mempertimbangkan betul-betul seorang menteri bisa bekerja dengan baik," ujar Feri.

Diberitakan, MK memutuskan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi mereka harus mendapat izin dari presiden.

"Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya," demikian jawaban Anwar Usman seperti dikutip dari laman resmi MK, Senin (31/10/2022).

Baca juga: GP Mania Sebut Relawan Hanya Fokus Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

"Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Adapun Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pejabat negara, termasuk menteri, harus mengundurkan diri dari jabatannya bila maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Alasan Pendekar Indonesia Dorong Andika Perkasa Maju Pilpres 2024

Berikut isi Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu:

"Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota."