Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang “Kompas”: Prabowo Menang dari Anies, tapi Jaraknya Menipis

Kompas.com - 27/10/2022, 07:14 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Prabowo Subianto unggul atas Anies Baswedan dalam simulasi dua calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,

Hal itu nampak dari jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 24 September-7 Oktober 2022.

Jika diadu, Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 52,1 persen, dan Anies di angka 47,9 persen.

Hasil itu menunjukkan bahwa Prabowo masih mempertahankan keunggulannya atas Anies tahun ini.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Ganjar Menang jika Bertarung dengan Prabowo

Namun, angka elektabiltas Prabowo kian menipis jika dihadapkan pada Anies Baswedan.

Dalam survei Januari 2022, Prabowo memiliki jarak elektabilitas 22,2 persen dari Anies.

Kala itu, Prabowo memperoleh tingkat elektoral 61,1 persen, dan Anies hanya 38,9 persen.

Selisih keunggulan semakin berkurang pada survei Juni 2022, mantan Danjen Kopassus itu hanya unggul 13,6 persen.

Litbang Kompas/RFC Litbang "Kompas”: Ganjar Menang jika Bertarung dengan Prabowo

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Ganjar Unggul jika Bersaing dengan Anies, tapi...

Saat itu, Prabowo didukung 56,8 persen responden. Sedangkan Anies meraih elektabilitas 43,2 persen.

Kemudian, dalam survei Oktober 2022, elektabilitas Prabowo dan Anies hanya meninggalkan jarak 4,2 persen.

Diketahui, survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan elektabilitas Prabowo 52,1 persen dan Anies di angka 47,9 persen.

Diketahui survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi.

Responden ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode tersebut survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Suara Prabowo di Jawa Barat Tergerus Ridwan Kamil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com