Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Deklarasi Anies Jadi Capres, Nasdem Harus Bayar Mahal

Kompas.com - 24/10/2022, 17:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden (capres) masing-masing.

Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akan tetapi, sejauh ini, Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat 'serangan'.

Baca juga: Nasdem: Ada Oknum Elite Politik yang Coba Jauhkan Anies dengan Jokowi Pakai Politik Kompor

Agung Baskoro menjelaskan, fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

"Karena suka atau tidak, Ahok yang saat itu menjadi 'wakil' pemerintahan Jokowi, kalah (di Pilgub DKI 2017 melawan Anies)," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi 'menterinya Jokowi'.

Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Anies dari Luas Koalisi, PKS: Tidak Adil Buat Parpol yang Punya Kader Bagus

"Artinya, ketika Prabowo maju capres, persoalan antitesis menjadi terbantahkan, karena Prabowo sudah 'memeroleh' restu (Jokowi)," tuturnya.

Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan.

Menurut dia, Surya Paloh punya tanggung jawab moril untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDI-P dan Golkar.

"Setelah tugas Surya Paloh selesai menguatkan partai (sistem dan pengkaderan), ia butuh sosok yang bisa menopang coattail effect dalam pilpres nanti," kata Agung.

Baca juga: Gerindra Sebut Tidak Akan Giring Jokowi Terkait Wacana Reshuffle

"Dan Anies menjadi salah satu solusinya. Menimbang Prabowo ada di sisi Gerindra dan Ganjar di pihak PDI-P," sambungnya.

Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan.

Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com