Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Anies Gagal Nyapres karena Koalisi Gagal, Surya Paloh: Enggak Masalah

Kompas.com - 22/10/2022, 18:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menjadi masalah apabila Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden (capres) karena tidak terjadi koalisi antara Nasdem dengan parpol lain.

Menurut Surya Paloh, Nasdem tidak terbebani dengan pencapresan Anies Baswedan.

"Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).

"Jangan dipikir ini hidup matinya (Nasdem). Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain kan itu yang kita mau," katanya lagi.

Baca juga: Disinggung soal Reshuffle, Surya Paloh: Itu Hak Pak Jokowi, Kita Hargai

Surya Paloh mengatakan, mengusung bakal capres merupakan hak konstitusi parpol.

Oleh karenanya, tidak boleh ada pihak-pihak yang melanggar hal tersebut. Terlebih, jika mempersulit mengusung capres karena untuk alasan situasional.

Surya Paloh menekankan bahwa untuk mengusung capres perlu mempertimbangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

"Saya pikir kita mau konsisten di sana itu sebenarnya itu sumbangan juga bagi perjalanan, bagi kehidupan bangsa. Artinya, yang pasti komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu, bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini," ujarnya.

"Tapi, kalau itu juga masih dianggap tidak pas, itu tidak apa-apa bagi yang menganggap. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, iya kan, dia insitusi partai politik yang sah hari ini," kata Paloh lagi.

Baca juga: Surya Paloh: Dukung Ahok Dibilang Penista Agama, Dukung Anies Dibilang...

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem telah membangun komunikasi intensif melalui tim kecil bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk menggodok format koalisi yang akan dibentuk oleh ketiga papol.

Tim tersebut telah bertemu dengan mengirimkan masing-masing perwakikan.

Partai Nasdem diwakili oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf, sedangkan Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Dalam pertemuan itu, Partai Nasdem mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk duduk bersama mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama.

“Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingin Anies Rasyid Baswedan,” ujar Willy dilansir dari siaran pers Nasdem, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Beredar Video Jokowi Tak Balas Pelukannya, Surya Paloh: Apanya yang Ada Masalah?

Willy menuturkan, sebelum menentukan siapa calon terbaik yang paling tepat akan dibuat terlebih dahulu kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan nanti, ketiga pihak sama-sama satu tujuan dan langkah.

Pertemuan tersebut juga membahas terkait platform dan desain kebijakan strategis di periode mendatang.

“Ketiga partai sama-sama sepakat untuk menyampaikan pandangannya terkait platform kebijakan pembangunan bangsa dan desain pemerintahan kedepan,” kata Willy.

Selain membahas pasangan calon, platform, dan desain pemerintahan kedepan, ketiga pihak juga akan menggodok strategi pemenangan yang efektif, termasuk penentuan waktu yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi serta pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

Baca juga: Surya Paloh: Tidak Ada Alasan Nasdem Mundur dari Kabinet kalau Bukan Dimundurkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com