Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Golkar Dukung Presiden Lakukan Reformasi Birokrasi Imigrasi

Kompas.com - 20/10/2022, 09:22 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Partai Golongan Karya (Gollkar) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharapkan terjadi reformasi birokrasi terhadap urusan imigrasi.

Pasalnya, pemerintah menerima banyak keluhan dari banyak pihak, termasuk investor dan turis, tentang pelayanan urusan imigrasi.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar Supriansa mengatakan, salah satu yang bisa menopang pemulihan ekonomi adalah memberikan kemudahan bagi investor-investor asing untuk masuk berinvestasi di Indonesia.

“Kita memiliki banyak sumber daya alam, kita memiliki banyak kekayaan, tapi kita memiliki keterbatasan untuk mengelola semua itu,” katanya dalam kanal Youtube G24 Channel, Minggu (16/10/2022).

Baca juga: Daftar 52 Kantor Imigrasi yang Bisa Terbitkan Paspor Elektronik

Oleh karena itu, kata Supriansa, kerja sama dengan investor asing bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Terkait upaya memberikan kemudahan bagi investor, Supriansa menilai birokrasi imigrasi sebagai salah satu yang sangat berpengaruh besar. Sebab, imigrasi adalah pintu masuk investasi.

Imigrasi harus memberikan kemudahan kepada investor-investor yang akan datang ke indonesia. Contohnya, untuk memberikan kemudiahan untuk tinggal semenara di indoneasi, diberikan kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),” terangnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pelayanan imigrasi harus mengalami perubahan total agar lebih memudahkan dan melayani.

“Ini kenapa kita menjadi tidak menarik (bagi investor), salah satunya yang paling gede kontribusinya, yaitu urusan imigrasi kita yang masih gaya lama,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

Jokowi pun meminta ada perbaikan dalam sumber daya manusia (SDM) di bagian keimigrasian karena menjadi faktor penting dalam menarik investor ke Indonesia.

“Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahannya ganti semua, biar ngerti kita ini berubah. Itu kalau kita ingin investasi datang, turis datang,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com