Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Konversi Kompor Listrik, Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Buat Kebijakan

Kompas.com - 12/10/2022, 18:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan karena suasana hati masyarakat sedang sensitif pada beberapa waktu terakhir.

Jokowi mencontohkan, wacana konversi kompor gas LPG ke kompor listrik merupakan salah satu program yang dibuat di tengah waktu yang tidak tepat.

"Policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif," kata Jokowi saat memberi pengantar sidang kabinet paripurna, Selasa (11/10/2022), sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik. Itu betul bahwa kita memang harus konversi, tapi timing-nya bukan sekarang," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Minta Lemhanas Buat Kajian soal Antisipasi dan Mitigasi Krisis

Jokowi mengatakan, wacana konversi kompor listrik itu tidak tepat karena akan memaksa pelanggan PLN untuk meningkatkan daya listrik mereka dari 450 va menjadi 1.800 va, sesuai daya kompor listrik.

Menurut Jokowi, hal itulah yang kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Di rakyat, hal-hal seperti itu menjadi sebuah goncangan, hati-hati ini. Jadi, hal-hal seperti ini memang yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas berpesan agar jajarannya fokus pada tugas masing-masing serta implementasi dari program-program yang ada.

"Betul-betul dilihat betul, bermanfaat ril atau tidak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang ril," kata Jokowi.

Baca juga: Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101, Jokowi Disebut Sudah Ingatkan dalam Ratas

Ia juga menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih rendah, yakni 62,5 persen secara umum dan 45,8 persen serapan anggaran belanja modal.

"Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena memang ini rutinitas yang memang harus keluar. Tapi yang belanja modal, belanja barang dan jasa masih sangat rendah, termasuk bansos," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik.

PLN beralasan, hal ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, pada 29 September 2022.

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik atau berada pada tarif normal. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Darmawan.

Baca juga: Jumat, Mahfud Serahkan Kesimpulan Rekomendasi Pengusutan Tragedi Kanjuruhan kepada Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com