Salin Artikel

Singgung Konversi Kompor Listrik, Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Buat Kebijakan

Jokowi mencontohkan, wacana konversi kompor gas LPG ke kompor listrik merupakan salah satu program yang dibuat di tengah waktu yang tidak tepat.

"Policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif," kata Jokowi saat memberi pengantar sidang kabinet paripurna, Selasa (11/10/2022), sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik. Itu betul bahwa kita memang harus konversi, tapi timing-nya bukan sekarang," ujarnya melanjutkan.

Jokowi mengatakan, wacana konversi kompor listrik itu tidak tepat karena akan memaksa pelanggan PLN untuk meningkatkan daya listrik mereka dari 450 va menjadi 1.800 va, sesuai daya kompor listrik.

Menurut Jokowi, hal itulah yang kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Di rakyat, hal-hal seperti itu menjadi sebuah goncangan, hati-hati ini. Jadi, hal-hal seperti ini memang yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas berpesan agar jajarannya fokus pada tugas masing-masing serta implementasi dari program-program yang ada.

"Betul-betul dilihat betul, bermanfaat ril atau tidak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang ril," kata Jokowi.

Ia juga menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih rendah, yakni 62,5 persen secara umum dan 45,8 persen serapan anggaran belanja modal.

"Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena memang ini rutinitas yang memang harus keluar. Tapi yang belanja modal, belanja barang dan jasa masih sangat rendah, termasuk bansos," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, pada 29 September 2022.

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik atau berada pada tarif normal. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Darmawan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/18115421/singgung-konversi-kompor-listrik-jokowi-minta-jajarannya-hati-hati-buat

Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke