Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Anies di Pilpres, Nasdem Dinilai Tak Seharusnya Disingkirkan dari Koalisi

Kompas.com - 12/10/2022, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Partai Nasdem tak seharusnya disingkirkan dari pemerintahan karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024.

Menurut dia, wajar saja jika partai pendukung pemerintahan Joko Widodo saat ini mendukung pencapresan Anies yang notabene merupakan kalangan oposisi.

"Tidak salah Nasdem mendukung Anis mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Djayadi mengatakan, Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Sementara, deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol

Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini.

"Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu," ujar Djayadi.

"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tuturnya.

Lagi pula, lanjut Djayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.

Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Dengan situasi demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.

"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.

Djayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden.

Menurut dia, tidak seharusnya partai lain ikut campur terkait ini, termasuk partai penguasa yang menaungi Jokowi, PDI Perjuangan.

"Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral, mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (3/10/2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com