Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Kompas.com - 03/10/2022, 17:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengklaim bahwa Yenny Wahid dipilih karena kualitas kepribadiannya.

"Untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zannuba Ariffah Wahid atau akrab dipanggil Mbak Yenny wahid. Kami menilai Mbak Yenny mempunyai kualitas pribadi mumpuni," kata Grace Natalie dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022) sore.

"Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Mbak Yenny dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial," ujarnya menambahkan.

Baca juga: PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Di samping itu, PSI menilai bahwa Yenny Wahid konsisten melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran.

Grace Natalie mengklaim bahwa sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sangat dihormati oleh PSI.

PSI mendukung Yenny sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDI-P yang mereka dukung sebagai calon presiden 2024 dalam kesempatan yang sama.

Pemilihan nama Ganjar Pranowo diklaim berasal dari forum Rembuk Rakyat yang telah dilangsungkan PSI sejak Februari 2022.

Baca juga: PSI Jakarta Yakin Anies Bakal Dapat Kendaraan Politik untuk Nyapres

"Ini lah pasangan yang didorong oleh PSI menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran," kata Grace Natalie.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Giring Ganesha pernah mengatakan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Giring mengatakan, selama ini PSI selalu memantau kinerja Anies sebagai gubernur.

Menurutnya, kinerja Anies buruk dan Fraksi PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan rapor merah.

Baca juga: Anies Siap Maju sebagai Capres, Giring: PSI Tak Akan Pernah Dukung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com