Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Jamin Vaksin Meningitis Tersedia Akhir September

Kompas.com - 29/09/2022, 08:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin vaksin meningitis kembali tersedia sebagian pada akhir September 2022.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin meningitis yang tersedia sebagian akhir September tersebut bakal diprioritaskan bagi jemaah umrah yang berangkat pada awal bulan Oktober.

Rencana ini sudah dikomunikasikan bersama biro perjalanan haji dan umrah.

"Akhir September sudah ada sebagian (vaksin meningitis), jadi sudah melakukan pendataan bersama para pengelola travel umrah untuk memprioritaskan yang akan berangkat di bulan Oktober terlebih dahulu," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Stok Vaksin Meningitis di Lumajang Kosong, Jemaah Umrah Terancam Batal Berangkat

Nadia mengungkapkan, kelangkaan vaksin meningitis di beberapa wilayah terjadi karena produsen yang bekerja sama dengan Kemenkes tidak bisa memenuhi permintaan pemerintah.

Saat ini, terdapat tiga pemasok vaksin meningitis halal di Indonesia, yaitu Bio Farma, Sanofi, dan PT Mersifarma.

"Ini produsennya ada yang baru buka setelah lockdown (karantina wilayah), ada yang (perlu mengurus) perpanjangan WHO prekualifikasi," kata Nadia.

Hal serupa juga sempat dinyatakan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinkes Jabar, Ryan Bayusantika Ristandi mengatakan, kurangnya stok vaksin meningitis disebabkan menurunnya produksi vaksin akibat penundaan ibadah haji sekitar 2,5 tahun akibat pandemi.

Baca juga: Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umrah Masih Tersedia di Bandung

Penundaan dan pengurangan jumlah kuota haji tahun 2022, lanjut Rian, memicu lonjakan jemaah umrah. Sementara itu, produksi vaksin meningitis tertunda selama pandemi.

"Di Indonesia termasuk di Jawa Barat jumlah vaksin meningitis sedang sangat menipis. Masyarakat memang mengalami kesulitan mendapatkan vaksin meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) imbas dari penundaan waktu ibadah haji selama 2,5 tahun," kata Ryan lewat pesan singkat, Selasa (27/9/2022)

Sebelumnya diberitakan, sejumlah jemaah umrah di di beberapa wilayah, termasuk Jawa Barat terancam batal berangkat karena stok vaksin meningitis tipis.

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Jabar memperkirakan, ada ribuan jemaah umrah terancam gagal berangkat akibat krisis vaksin meningitis.

Agen perjalanan umrah dan haji di Majalengka pun mengaku menerima banyak keluhan dari calon jemaah, termasuk dari sejumlah biro perjalanan haji dan umroh.

Baca juga: Stok Vaksin Meningitis Kosong, Dinkes Karawang Tunggu Pemerintah Pusat

Seorang pegawai agen perjalanan umrah dan haji di Majalengka, Eka (37) mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus pusat dan biro lain terkait kelangkaan vaksin meningitis ini. Namun, pihaknya belum mendapat jawaban pasti.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) sampai menggelar rapat bersama Kemenkes untuk mencari solusi dari langkanya vaksin meningitis.

Dari hasil rapat, Kemenkes akan berkonsultasi dengan Dirjen P2P Maxi Rein Rondonuwu untuk memberikan kebijaksanaan dan solusi terbaik mengantisipasi kelangkaan vaksin Meningitis.

Pun terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi mengenai aturan kewajiban vaksinasi meningitis untuk jemaah haji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com