Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Semua Negara yang Diundang Akan Hadiri KTT G20, Termasuk Rusia

Kompas.com - 24/09/2022, 18:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, semua kepala negara yang diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang akan hadir di forum tersebut.

Menurut Heru, Presiden Rusia Vladimir Putin juga terkonfirmasi akan hadir di acara yang digelar di Bali itu.

"Kemarin saya rapat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), ya kemungkinan hadir semua, G20-nya. Kepala negaranya semua negara, hampir semua kita (siapkan kehadirannya)," ujar Heru di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

"Iya, janjinya kan beliau (Presiden Putin) begitu (hadir). Kami antisipasi kemarin sudah membahas terkait dengan konsep pelayanan kepada presiden-presiden, termasuk Presiden Putin, sudah kami bahas detail. Nanti hadir atau enggak hadir tergantung beliau," jelas dia.

Baca juga: Putin Pastikan Rusia Akan Ambil Bagian dalam KTT G20 di Bali!

Heru menegaskan, panitia G20 akan menyiapkan semua keperluan bagi kepala negara yang diundang ke KTT G20.

Sampai saat ini, pemerintah masih merujuk pada skenario semua undangan hadir.

"Skenarionya adalah skenario hadir semua. Kemungkinan semua negara yang kami undang, hadir semua," tambah Heru.

Adapun forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Baca juga: Saat Kopi Indonesia Mencuri Hati Delegasi G20...

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada 13 April 2022, Indonesia mengundang sembilan negara tamu (invitees) yang nantinya turut memberikan pandangan dalam pembahasan prioritas.

Negara tersebut yakni Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Baca juga: Jelang KTT G20, Hyundai Latih Paspampres Mengendarai Mobil Listrik

Selain negara, ada 10 organisasi internasional yang diundang, yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), dan International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).

Diundangnya negara tamu tersebut tidak terlepas dari penekanan Presiden Joko Widodo untuk presidensi G20 Indonesia, yakni inklusivitas, untuk mewujudkan pemulihan bersama pasca-pandemi Covid-19 alias “leave no one behind".

Oleh karena itu, Indonesia pun memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara­ kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com