Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah SBY-AHY Dinilai Tingkatkan Elektoral dari Konstituen yang Tak Puas dengan Pemerintah

Kompas.com - 22/09/2022, 12:49 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai dapat meningkatkan elektoral dari konstituen yang tak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebutkan, identitas Partai Demokrat sebagai partai oposisi cukup strategis.

“Penegasan Demokrat sebagai oposisi tentu bisa menjadi strategi politik yang efektif untuk mendapatkan intensif elektoral yang memadai dari basis pemilih yang tidak puas terhadap pemerintah,” papar Umam kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Menurut dia, Partai Demokrat bisa menjadi pilihan pertama konstituen yang dulu memilih Partai Gerindra.

“Juga pemilih partai oposisi utama sebelumnya yakni Gerindra, yang kini telah berbalik arah bergabung di pemerintahan,” ujarnya.

Umam berpandangan, pernyataan SBY soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak sekadar tudingan belaka, tetapi juga narasi yang dibuat untuk mengukuhkan diri sebagai partai politik (parpol) oposisi sejati.

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Narasi itu kian diperkuat dengan berbagai isi dalam pidato AHY pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Saat itu AHY habis-habisan membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY.

Ia juga mengeklaim pemerintahan SBY membawa kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi lebih baik

Umam merasa semangat perbaikan dan perubahan yang disampaikan AHY menunjukkan bahwa ia bukan sekadar Ketua Umum Partai Demokrat.

“Tetapi, juga pemimpin oposisi (opposition leader) dalam jagat perpolitikan nasional saat ini,” tandasnya.

Baca juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Diketahui, SBY menegaskan bakal turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Pasalnya, ia mendapatkan informasi kontestasi elektoral itu bakal dipenuhi kecurangan.

SBY mengeklaim, ada dua wujud kecurangan yang tengah diupayakan kelompok tertentu. Pertama, menjegal Partai Demokrat dan koalisi agar tak bisa mengusung capres-cawapresnya.

Kedua, upaya pengondisian agar pemilihan presiden (pilpres) hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon).

Pernyataan SBY itu mendapat ragam reaksi dari parpol oposisi pemerintah, terutama PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa ucapan SBY hanya fitnah pada Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, ia menuding kecurangan masif terjadi pada Pemilu 2009, ketika SBY menjabat sebagai presiden dan mencalonkan diri untuk kali kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com