Ketua Komnas HAM Tegaskan Tak Ada Agenda Politik Terselubung dalam Dialog Damai Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan, tak ada agenda terselubung dalam upaya dialog perdamaian di Papua.

Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons pernyataan Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka Sebby Sembom yang mengatakan upaya Komnas HAM ke Papua untuk mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo.

"Kami tidak punya agenda politik terselubung, kecuali untuk perdamaian," kata Taufan saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Ketua Komnas HAM Bantah Kelompok OPM yang Ditemui di Papua adalah Binaan TNI-Polri

Taufan menjelaskan, Komnas HAM bergerak secara independen agar perdamaian di Papua bisa tercipta.

Di antaranya, Komisioner Komnas HAM sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa dan Uni Eropa agar dialog perdamaian bisa terwujud.

"Mereka (Komisioner Tinggi HAM PBB) mendukung langkah Komnas HAM untuk penyelesaian damai di Papua, (dan) pemerintah RI juga mendukung," imbuh dia.

Taufan juga menyebut, beberapa tokoh pilitik di Papua, Dewan Gereja dan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga sudah bertatap muka langsung dengan Komnas HAM.

Perjuangan Komnas HAM tersebut semata-mata untuk menciptakan dialog damai menghentikan kekerasan di Papua.

"Tujuan kita adalah membangun dialog damai di Papua," kata dia.

Baca juga: Jubir TPNPB OPM Bantah Panglimanya Pernah Temui Ketua Komnas HAM

Sebelumnya, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebby Sembom menyebut pengakuan Taufan terkait tatap muka dengan Panglima OPM adalah usaha politik meningkatkan citra pemerintah Indonesia di mata dunia.

Sebby bahkan membantah panglimanya pernah bertemu Taufan untuk membicarakan dialog damai.

"Di mana beliau mengatakan bahwa sudah ketemu Panglima OPM di hutan Papua itu tidak benar, dan pernyataan Ketua Komnas HAM RI ini hanya sebatas mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo," kata Sebby, Sabtu.

Sebby juga menyebut, kelompok yang ditemui oleh Komnas HAM bukan bagian dari OPM melainkan organisasi yang dibina oleh TNI/Polri.