Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Tak Kunjung Dideklarasikan Capres, Negosiasi antara Parpol Dinilai Alot

Kompas.com - 16/09/2022, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai-partai politik dinilai masih berpikir masak-masak untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada 2024.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertimbangan-pertimbangan ini bukan hanya berkaca pada peluang elektoral Anies Baswedan yang belakangan cukup baik, melainkan juga pada persoalan “jatah kursi”.

Posisi Anies sebagai kalangan nonpartai, jika dicalonkan sebagai presiden maka hanya akan menyisakan satu jatah kursi untuk calon wakil presiden.

Sementara itu, Anies Baswedan perlu diusung oleh gabungan beberapa partai guna memenuhi ambang batas pencalonan.

Baca juga: Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Analis: Kode buat Parpol

“Partai mana yang berpeluang mendeklarasikan Anies, saya pikir, ya memang yang paling mudah adalah partai yang tidak terikat dengan koalisi Jokowi. Karena, suka atau tidak, Anies dikonotasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi,” kata Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).

“Di sana ada PKS dan Demokrat, tapi tidak cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Lalu, muncul Nasdem. Pertanyaannya, apakah Nasdem siap dengan konsekuensi politik ketika mencalonkan Anies secara resmi?” ujarnya lagi.

Seandainya Nasdem-PKS-Demokrat akhirnya membentuk poros untuk mendukung Anies maju capres, maka ada berbagai konsekuensi politik yang bakal membutuhkan kompromi dari ketiga partai politik.

Yunarto Wijaya menilai, proses mencari kompromi ini bakal alot.

Baca juga: Anies Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Nasdem: Menarik!

Salah satunya terkait nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat, dalam kontestasi 2024.

“Apakah tiga partai ini sepakat mencalonkan AHY sebagai cawapres?” ujar Yunarto.

Kemudian, PKS kompak mendukung Ketua Dewan Syuro mereka, Salim Segal Aljufri, untuk mewakili PKS dalam kontestasi.

Ditambah lagi, AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini masuk dalam lima besar kandidat capres dengan elektabilitas terkuat.

“Ketika AHY dijadikan cawapres, apakah ini dianggap tidak merugikan Nasdem atau PKS yang tidak mendapatkan limpahan elektoral karena hanya 1 (partai) yang dapat? Apakah Demokrat mau mengorbankan AHY hanya mendapatkan jatah di bawah cawapres?” kata Yunarto.

Baca juga: Anies Siap Maju Capres 2024, PKS: Bravo, Ini Berita Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com