Anies Baswedan Tak Kunjung Dideklarasikan Capres, Negosiasi antara Parpol Dinilai Alot

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertimbangan-pertimbangan ini bukan hanya berkaca pada peluang elektoral Anies Baswedan yang belakangan cukup baik, melainkan juga pada persoalan “jatah kursi”.

Posisi Anies sebagai kalangan nonpartai, jika dicalonkan sebagai presiden maka hanya akan menyisakan satu jatah kursi untuk calon wakil presiden.

Sementara itu, Anies Baswedan perlu diusung oleh gabungan beberapa partai guna memenuhi ambang batas pencalonan.

“Partai mana yang berpeluang mendeklarasikan Anies, saya pikir, ya memang yang paling mudah adalah partai yang tidak terikat dengan koalisi Jokowi. Karena, suka atau tidak, Anies dikonotasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi,” kata Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).

“Di sana ada PKS dan Demokrat, tapi tidak cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Lalu, muncul Nasdem. Pertanyaannya, apakah Nasdem siap dengan konsekuensi politik ketika mencalonkan Anies secara resmi?” ujarnya lagi.

Seandainya Nasdem-PKS-Demokrat akhirnya membentuk poros untuk mendukung Anies maju capres, maka ada berbagai konsekuensi politik yang bakal membutuhkan kompromi dari ketiga partai politik.

Yunarto Wijaya menilai, proses mencari kompromi ini bakal alot.

Salah satunya terkait nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat, dalam kontestasi 2024.

“Apakah tiga partai ini sepakat mencalonkan AHY sebagai cawapres?” ujar Yunarto.

Ditambah lagi, AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini masuk dalam lima besar kandidat capres dengan elektabilitas terkuat.

“Ketika AHY dijadikan cawapres, apakah ini dianggap tidak merugikan Nasdem atau PKS yang tidak mendapatkan limpahan elektoral karena hanya 1 (partai) yang dapat? Apakah Demokrat mau mengorbankan AHY hanya mendapatkan jatah di bawah cawapres?” kata Yunarto.