Wapres: Penggunaan Kendaraan Listrik Diprioritaskan di Jakarta dan Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, penggunaan kendaraan listrik di jajaran pemerintah pusat dan daerah akan dilakukan secara bertahap.

Ma'ruf menyebutkan, penggunaan kendaraan listrik bakal diprioritaskan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di kota-kota besar, terutama DKI Jakarta dan Bali.

"Itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas. Prioritas pertama tentu untuk PNS ya, pemerintah, kemudian juga untuk daerah-daerah, kota-kota besar, khususnya Jakarta dan juga Bali," kata Ma'ruf di Karawang, Kamis (15/9/2022), dikutip dari keterangan pers.

Baca juga: Kembangkan Komponen Kendaraan Listrik, Anak Usaha BNBR Gandeng 2 BUMN Ini

Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik di Bali akan dimulai pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022.

Ada tiga jenis mobil listrik yang akan menjadi kendaraan utama para delegasi KTT G20 di Bali, yakni Hyundai Ioniq 5, Genesis G80, dan Toyota bZ4X.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyiapkan 70 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging untuk mendukung mobil listrik yang digunakan para delegasi KTT G20 di Bali.

"Kita coba nanti ini sebagai bagian dari uji coba yg ingin kita terapkan nantinya," kata Ma'ruf.

Ia mengatakan, sebagian kendaraan listrik yang digunakan pada KTT G20 akan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah.

"Nanti ada kendaraan yang mungkin akan digunakan atau mungkin yang dijual dan dilihat nanti kebutuhannya mana yang harus digunakan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Kembangkan Komponen Kendaraan Listrik, Anak Usaha BNBR Gandeng 2 BUMN Ini

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Hal itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kenadaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.