Soal Dampak Kenaikan BBM, Airlangga: Inflasi Sedang Kita Monitor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini sedang memonitor angka inflasi.

Hal ini dilakukan sebagai evaluasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi kita lagi melihat, memonitor angka inflasi dan besok akan ada rapat inflasi. Rapat koordinasi daerah dan pusat di Surabaya mengenai inflasi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Menkeu: Kita Beri Rp 10 Miliar untuk Daerah yang Turunkan Inflasi Paling Rendah

Dia menuturkan, dalam rapat itu akan dipaparkan faktor-faktor penyebab inflasi di masing-masing daerah.

Dengan demikian, pemerintah mengharapkan bisa menjaga kondisi inflasi dari sisi pangan dan transportasi.

"Besok kita akan beberkan apa faktor-faktor inflasi di masing-masing daerah. Sehingga kita bisa jaga. Dua yang bisa kita jaga. Inflasi daripada bahan makanan dan inflasi dari transportasi," tambah Airlangga.

Baca juga: Ungkap 20 Daerah dengan Inflasi Tinggi, Jokowi: Tolong Segera Intervensi di Lapangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berharap besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini.

Oleh karenanya, presiden meminta kerja sama pemerintah pusat hingga daerah untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal.

Menurut presiden, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.

"Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Tahun Ini Inflasi Bisa di Bawah 5 Persen

Jokowi pun menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi.

Yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyesuaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan Solar, ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," jelas Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Tahun Ini Inflasi Bisa di Bawah 5 Persen

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang.

Misalnya mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," jelas Jokowi.