Besok, Pemerintah Pusat dan Daerah Akan Rapat Bahas Kenaikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencermati situasi inflasi yang naik sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Jadi kita lagi melihat, memonitor angka inflasi. Dan besok akan ada rapat inflasi. Rapat koordinasi daerah dan pusat di Surabaya mengenai inflasi," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Menkeu: Kita Beri Rp 10 Miliar untuk Daerah yang Turunkan Inflasi Paling Rendah

Dalam rapat tersebut nantinya akan dipaparkan faktor-faktor apa yang mendorong inflasi di daerah, baik dari sisi pangan hingga transportasi. Sehingga, dapat diambil langkah untuk memitigasi inflasi yang terjadi tidak terlalu tinggi.

"Ada dua yang bisa kita jaga. Inflasi daripada bahan makanan dan inflasi dari transportasi," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap agar inflasi pada tahun ini dapat ditahan di bawah 5 persen. Oleh karenanya, Jokowi meminta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan hal itu.

Baca juga: Ungkap 20 Daerah dengan Inflasi Tinggi, Jokowi: Tolong Segera Intervensi di Lapangan

Pemerintah pusat, imbuh Presiden, sebelumnya telah memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.

"Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19," ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Kepala Negara berpendapat, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan memanfaatkan 2 persen dari transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), sebagai subsidi.

Baca juga: TPID Riau Berhasil Turunkan Inflasi, Pemerintah Berikan Apresiasi

"Bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," jelas Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," lanjutnya.

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang.

Baca juga: Jokowi Sebut Kenaikan Inflasi Ditakuti Semua Negara

Misalnya mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

Adapun berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.

Baca juga: Jokowi Minta Daerah Gunakan Belanja Tak Terduga untuk Redam Inflasi

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan yakni di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com, Senin (5/9/2022), Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Tahun Ini Inflasi Bisa di Bawah 5 Persen

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," kata dia.