Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap 20 Daerah dengan Inflasi Tinggi, Jokowi: Tolong Segera Intervensi di Lapangan

Kompas.com - 12/09/2022, 20:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi.

Presiden lantas meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Presiden Jokowi lantas menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni:

  1. Luwuk - 7,8 persen
  2. Jambi - 7,8 persen
  3. Kotabaru - 7,5 persen
  4. Sampit - 7,5 persen
  5. Tanjung Selor - 7,4 persen
  6. Jayapura - 7,4 persen
  7. Sintang - 7,4 persen
  8. Bungo - 7,2 persen
  9. Padang - 7,1 persen
  10. Sibolga - 6,9 persen

Baca juga: Jokowi Sebut Kenaikan Inflasi Ditakuti Semua Negara

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi lantas memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Berikut 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi:

  1. Jambi - 7,7 persen
  2. Sumatera Barat - 7,1 persen
  3. Kalimantan Tengah - 6,9 persen
  4. Maluku - 6,7 persen
  5. Papua - 6,5 persen
  6. Bali - 6,4 persen
  7. Bangka Belitung - 6,4 persen
  8. Aceh - 6,3 persen
  9. Sulawesi Tengah - 6,2 persen
  10. Kepulauan Riau - 6 persen

Baca juga: Jokowi Minta Daerah Gunakan Belanja Tak Terduga untuk Redam Inflasi

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Kemudian, Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," kata Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Tahun Ini Inflasi Bisa di Bawah 5 Persen

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang.

Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes - Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta. Ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," kata Jokowi.

Baca juga: Inflasi dan Kenaikan BBM Berdampak pada Industri Multifinance, Bagaimana Cara Menghadapinya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Nasional
Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Nasional
Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com