Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kenaikan BBM, Partai Buruh Ancam Jutaan Buruh Mogok Massal November 2022

Kompas.com - 09/09/2022, 18:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam jutaan pekerja bakal mogok nasional pada bulan November 2022, seandainya tuntutan mereka dalam rentetan aksi unjuk rasa September-Oktober tidak diindahkan.

"Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara setop produksi, keluar dari pabrik," kata Iqbal dalam jumpa pers, Jumat (9/9/2022).

"Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota," ujar dia.

Baca juga: Ini Penjelasan Istana Soal Jokowi yang Pulang Lewat Gerbang Belakang Saat Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM

Gelombang aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Namun, aspirasi buruh dalam gelombang aksi unjuk rasa ini tidak hanya menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM, melainkan juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota 10-13 persen serta penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja.


Iqbal berharap, aksi pada September 2022, yang diklaim bakal dilakukan selama sebulan penuh kecuali hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, bisa mendorong kepala daerah untuk membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM kepada Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan DPR RI, atau setidaknya mendesak parlemen membuat panitia khusus (pansus) BBM.

"Aspirasi daerah harus didengar," ujar Iqbal.

Baca juga: Kala Puan Semringah Dapat Kejutan Ulang Tahun Saat Rakyat Kepung DPR demi Tolak Harga BBM Naik

Menurut dia, tanpa kenaikan upah secara berarti akibat UU Cipta Kerja dan pandemi Covid-19, daya beli buruh bakal merosot tajam seiring kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

"Pansus DPR RI diharapkan bisa membongkar, kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah? Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?" ungkapnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com