Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKB-Gerindra Fokus Ajak Parpol Papan Tengah dan Bawah untuk Bergabung

Kompas.com - 01/09/2022, 14:28 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra dikatakan tengah menjalin komunikasi intensif dengan partai politik (parpol) papan tengah dan papan bawah.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyampaikan, langkah itu dilakukan untuk mengajak parpol lain bergabung dalam koalisi.

“Kalau partai papan atas belum jadi agenda, tapi kalau partai papan menengah, dan partai di papan bawah itu kita sedang intensif, tapi belum kita sampaikan,” tutur Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Ingin Parpol Papan Atas Bentuk Blok Hadapi Pemilu 2024

Menurut dia, koalisi PKB-Gerindra ingin membentuk kerja sama politik dengan parpol papan tengah dan bawah agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon).

Huda mengungkapkan, ada tiga parpol yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pemilu 2019, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Golkar.

Jika ketiganya membentuk koalisi masing-masing maka tiga paslon Pilpres 2024 terwujud.

“Golkar sudah menginisiasi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), Gerindra dengan PKB, tinggal kita tunggu Mbak Puan, teman-teman PDI-P kira-kira bikin blok poros baru,” kata dia.

Ia mengatakan, koalisi PKB-Gerindra menilai, tiga paslon dalam Pilpres 2024 adalah solusi untuk mengakhiri polarisasi atau keterbelahan di masyarakat.

“Artinya masyarakat ada opsi di luar dua pasangan. Kalau dua pasangan, potensi untuk terjadi polarisasi itu pasti akan kuat,” ucap dia.

“Nah dengan partai papan atas bikin blok sendiri saya kira akan lebih bagus ya,” ujar dia.

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Bakal Bentuk Sekber hingga Tingkat Kecamatan

Partai Golkar telah membentuk KIB bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, PKB dan Gerindra resmi bekerja sama setelah melakukan penandatanganan piagam deklarasi koalisi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 13 Agustus 2022.

Dengan demikian, tinggal empat parpol di Parlemen yang belum membentuk koalisi untuk menghadapi kontestasi elektoral 2024.

Keempatnya adalah PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com