Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Dimajukan 2 Bulan, Terkait Stabilitas Politik Usai Pilpres

Kompas.com - 27/08/2022, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan alasan terkait usulannya memajukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Mulanya Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Namun ia menyampaikan masukan agar kontestasi elektoral daerah itu dipindah ke September 2024.

“Misalnya presiden pemilu ini kan dilantik 20 Oktober 2024. Coblosannya (Pilkada) November, dari sekitar sebulan presiden ganti ada Pilkada,” papar Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tutur dia.

Ia menjelaskan, kondisi itu berbeda jika Pilkada digelar pada September. Artinya, saat Pilkada digelar pemerintahan belum berganti tangan.

Hasyim menilai hal itu lebih menguntungkan karena stabilitas politik relatif aman.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol).

Pasalnya, caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemillu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tandasnya.

Dikutip dari Kompas.id, KPU dinilai tak konsisten jika ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan mulanya Pilpres rencananya bakal digelar Mei 2024.

Rencana itu batal karena dinilai terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada di bulan Oktober 2024.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Saan mengatakan beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024, karena harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil pemilu.

“Jadi menurut saya lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan pemilu yang saat ini dijalankan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Sebelumnya usulan untuk mengganti jadwal penyelenggaraan Pilkada disampaikan Hasyim saat menghadiri diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com