Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Minta Setiap Wilayah Punya Ketahanan Pangan Mandiri

Kompas.com - 26/08/2022, 14:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, setiap wilayah di Indonesia penting untuk memiliki sistem ketahanan pangan mandiri supaya siap menghadapi ancaman krisis pangan global.

Dengan demikian, antar wilayah di Tanah Air tidak bergantung kepada suplai pangan dari daerah lain.

“Masing-masing wilayah di Indonesia harus punya ketahanan pangan, jadi tidak bergantung pada suplai dari pulau atau daerah lain,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan Jakarta lewat Berkawan, Food Station Tjipinang Jaya Gandeng Bank DKI

Moeldoko lantas menganalogikan sistem ketahanan pangan daerah dengan salah satu strategi pertahanan militer, yakni sistem kompartemen.

Dalam keadaan perang berkepanjangan, semua pulau-pulau besar dituntut punya kemandirian karena sulitnya mendatangkan logistik dari luar pulau.

“Sistem kompartemen ini sangat selaras dengan isu pertanian dan ketahanan pangan sekarang. Apalagi kita sedang menghadapi situasi global yang sulit. Jadi harus bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri,” lanjut Moeldoko.

Adapun pada Jumat, Moeldoko menerima kunjungan Rektor Universitas Negeri Manado, Dietje A. Katuuk, dan sejumlah petinggi perguruan tinggi di Sulawesi Utara.

Para akademisi tersebut menyampaikan sejumlah potensi pengembangan komoditas pertanian unggul padi dan jagung serta budidaya sorgum di Sulawesi Utara.

Menanggapi paparan itu, Moeldoko menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya menjaga pilar ketahanan pangan dengan menjamin jumlah dan mutu ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang intinya masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan.

Oleh karenanya dia mengapresiasi inisiatif Universitas Negeri Manado untuk mengembangkan produk pangan unggulan.

Baca juga: Di Pertemuan Menlu G7, Menlu Retno Bahas Ketahanan Pangan Akibat Perang di Ukraina

“Ajak dan ajarkan juga anak-anak mahasiswa dan masyarakat lokal untuk membuat pupuk organik. Senang sekali kalau mahasiswa punya banyak pilihan untuk mengembangkan produk-produk di sektor pertanian,” pesan Moeldoko.

Dengan ini, Moeldoko berharap agar masyarakat mulai mengubah mindset agar tidak hanya bertani untuk cukup makan.

"Tetapi juga mulai memikirkan bagaimana berinovasi dalam sektor pertanian," tambah mantan Panglima TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com