Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Belanja Pemerintah yang Dibeli Barang Impor, Bodoh Banget Kita

Kompas.com - 23/08/2022, 10:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Ia menyatakan, aneh apabila beragam penerimaan negara yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru digunakan untuk membeli barang-barang impor.

"Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak, dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor, waduh bodoh banget kita ini kalau kita terus-teruskan seperti itu," kata Jokowi saat memberi arahan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi se-Indonesia, Kamis (23/8/2022).

Baca juga: Mengapa Indonesia Masih Impor Kopi, padahal Produsen Besar?

Jokowi pun meminta Kadin pusat dan daerah untuk mengajak UMKM masuk ke e-katalog pemerintah agar produk-produk unggulan di masing-masing daerah dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah.

Ia menyebutkan, sistem e-katalog pemerintah pun sudah disederhanakan dan diperbaiki platofrm-nya.

"Kita buka semua agar yang menengah, yang kecil, yang mikro semuanya bisa ikut berpartisipasi," kata Jokowi.

"Sehingga yang terjadi adalah pembelian produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN maupun BUMN," ujar dia.

Baca juga: Panen Raya Sorgum di Lamongan, Mentan Syahrul Yasin Limpo Ajak Lawan Impor Gandum

Mantan wali kota Solo itu menambahkan, Kadin juga mesti mendorong pengusaha UMKM untuk memasuki ekosistem digital.

"Sudah 19 juta yang dalam 2 tahun ini yang kita ajak tapi masih totalnya kan 64 juta UMKM kita, ajak mereka semuanya," kata dia.

Jokowi meyakini, bila UMKM masuk ekosistem digital dan e-katalog pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com