Ancaman Jokowi, Jangan Main-main dengan Urusan Sertifikat Lahan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat lahan untuk warga di Jawa Timur, Senin (22/8/2022).

Sebanyak 3.000 warga asal Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik mengikuti acara yang gelar di Gelora Delta, Sidoarjo itu.

Dalam sambutannya, presiden memaparkan usaha pemerintah dalam mempercepat penyelesaian sertifikat lahan milik warga.

Presiden mengungkapkan, percepatan perlu dilakukan mengingat jumlah sertifikat yang belum terselesaikan masih banyak.

"Supaya tahu kenapa 2016 saya minta program ini dipercepat, karena sebelumnya setahun hanya keluar 500.000 sertifikat per tahun. Padahal ada 126 juta sertifikat yang harus diserahkan," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Simak Cara Membuat Sertifikat Tanah, Serta Syarat dan Biayanya

Pada 2016 lalu, sudah 46 juta sertifikat lahan yang diserahkan pemerintah ke warga.

Artinya, kata Jokowi, masih tersisa sekitar 80 juta sertifikat yang perlu diselesaikan pengurusannya.

"Kalau hanya dikerluarkan 500.000 sertifikat setahun, artinya Bapak, Ibu menunggu 160 tahun untuk bisa dapat sertifikat. Kita harus menunggu 160 tahun. Siapa yang mau? Inilah yang perlu kita percepat," kata Jokowi.

Pada tahun 2016, dia mulai menargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” ujar Jokowi.

Ancam mafia tanah

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan penegasan bahwa Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan urusan sertifikat tanah

"Saya sudah titip kepada Bapak Menteri ATR/BPN, yang mantan Panglima TNI, supaya tahu Menteri ATR/BPN yang sekarang mantan Panglima TNI. Pak Hadi Tjahjanto mantan Panglima TNI," kata Jokowi.

"Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Apalagi yang namanya mafia tanah harus tidak ada lagi di Indonesia ini," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Tak Bisa Kita Biarkan Rakyat Tak Dilayani Urus Sertifikat Tanah

Sebagai mantan Panglima TNI, kata Jokowi, Menteri Hadi Tjahjanto diminta tidak ragu bersikap tegas kepada para mafia tanah.