Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

Kompas.com - 12/08/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan dan kelangkaan bahan pangan tertentu di dunia sudah mulai terjadi. Perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan bahan pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sudah beberapa kali menyinggung soal kelangkaan bahan pangan itu.

Menurut Presiden, krisis pangan dan energi sudah terjadi di beberapa negara. Salah satu penyebabnya adalah pasokan gandum dari Ukraina sebanyak 77 juta ton tidak bisa diekspor karena perairan mereka diblokade oleh kapal perang Angkatan Laut Rusia.

Rusia yang merupakan eksportir gandum juga mengalami hal yang sama. Distribusi gandum mereka sebanyak 207 juta ton ke berbagai negara terhambat karena peperangan dan demi memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Karena menyerbu Ukraina, Rusia juga dijatuhi berbagai sanksi oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat.

Baca juga: Jokowi Sebut Kemungkinan 800 Juta Orang Akan Kelaparan karena Krisis Pangan

"Marilah kita berdoa bersama, zikir bersama memohon kepada Allah SWT agar negara kita selalu dilimpahi energi dan pangan dan kita tidak kekurangan akan hal itu," ujar Jokowi saat memberikan sambutan untuk acara doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka, Senin (1/8/2022).

"Dan kita berusaha, berikhtiar bersama, agar kita justru melimpah (pangan dan energi) dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini," kata dia.

Menurut Jokowi, jika kondisi seperti saat ini terus terjadi, maka dalam kurun waktu 6 bulan mendatang diperkirakan akan ada 800 juta orang di dunia yang akan kelaparan.

Sebab, gandum adalah bahan pangan pokok di sejumlah negara.

Presiden juga menyebut situasi saat ini turut memicu kenaikan harga sumber energi seperti gas dan bahan bakar minyak (BBM).

"Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami hampir semua negara. Tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, miskin semua mengalami hal yang sama sehingga muncul krisis ketiga yaitu krisis keuangan," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mari Berdoa Bersama agar Negara Kita Dilimpahi Energi dan Pangan

"Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash, baik untuk membeli energi bensin dan gas atau membeli pangan," kata Jokowi.

Minta cari bahan pangan pengganti

Jokowi kemudian meminta supaya menyiapkan bahan makanan pengganti gandum kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu dilakukan setelah 9 negara melarang ekspor gandum.

Negara-negara yang melarang ekspor gandum adalah Kazakhstan itu sampai 30 September, dan Kirgistan serta India sampai 31 Desember.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com