Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Kompas.com - 11/08/2022, 17:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan di Tanah Air.

Hal ini dikarenakan krisis pangan yang sedang melanda sejumlah negara di dunia.

"Kita pun harus hati-hati dan harus waspada terhadap yang namanya krisis pangan, jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga pasokan pangan wajib (dilakukan)," ujar Jokowi, di sela-sela peninjauan dan penanaman kelapa genjah bersama para petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Selain pasokan pangan, presiden juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah di Indonesia.

Sebab, ketimpangan pangan dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat.

Jokowi juga mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.

"Misalnya, urusan gandum, ini gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan sangat mengurangi impor kita," katanya.

Terakhir, presiden pun menegaskan pentingnya menjaga nilai inflasi bahan pangan agar tetap stabil sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat.

"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Alami Krisis Pangan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan potensi kekurangan pangan dan kelaparan yang bisa melanda 800 juta warga dunia.

Kondisi tersebut bisa terjadi jika krisis pangan yang dihadapi dunia tak segera dicari solusinya.

"Kita tahu, dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang saat ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan di beberapa negara sudah mulai," ujar Jokowi usai meninjau penanaman kelapa genjah di Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Dan diperkirakan ini kalau tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan kelaparan," tegasnya.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Oleh karenanya, presiden meminta agar lahan yang tidak produktif mulai diproduktifkan kembali.

Lahan-lahan tersebut menurutnya bisa ditanami cabai atau bahan pangan lainnya.

"Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, harusnya rumah tangga rumah di desa-desa itu bisa menanam itu di polybag atau di pekarangannya," jelas Jokowi.

"Sehingga tidak ada yang namanya ini kekurangan cabai, atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian," lanjut kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com