Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Estimasi Anggaran Pertahanan 2030 Sebesar Rp 545 Triliun, untuk Dukung Ekonomi Hankam

Kompas.com - 06/08/2022, 08:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, estimasi anggaran pertahanan pada 2030 mendatang mencapai Rp 545 triliun.

Menurutnya, peningkatan anggaran diperlukan untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

"Estimasi anggaran per 2030 dari kami lihat ini itu 2030 akan Rp 545 triliun anggaran utuk pertahanan. Ini mengalir," ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

"Jadi alutsista yang hebat, training pasukan, penguasaan teknologi, fasilitas prajurit, rumah dan sebagainya dan kesejahteraan ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini. Dan peningkatan anggaran perlu untuk modernisasi pertahanan," lanjutnya.

Baca juga: Luhut: Perang Rusia-Ukraina Tak Jelas Kapan Selesai dan Ini Berdampak Ekonomi ke Seluruh Dunia

Luhut pun mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat di masa mendatang.

Sebab menurutnya saat ini Indonesia masih lemah dari sisi ekonomi pertahanan dan keamanan (hankam).

"Jadi kita melihat defense spending GDP per kapita kita masih rendah. Kita mau tingkatkan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut Luhut menuturkan, agar Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua elemen bangsa.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Tak Ada Bisnis Sendiri, Bisnis Anaknya, atau Bisnis Keluarga

Dirinya mengakui penbangunan ekonomi yang dikejar pemerintah selama delapan tahun terakhir ini belum sempurna.

Sehingga meskipun ada capaian positifnya, masih perlu diperbaiki secara terus-menerus

Oleh karenanya, Luhut mengingatkan agar semua pihak tidak mudah dipecah belah.

"Kita jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Kita boleh beda pendapat enggak papa. Tapi begitu duduk bersama kita harus bekerja demi kepentingan nasional kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com