Salin Artikel

Luhut: Estimasi Anggaran Pertahanan 2030 Sebesar Rp 545 Triliun, untuk Dukung Ekonomi Hankam

Menurutnya, peningkatan anggaran diperlukan untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

"Estimasi anggaran per 2030 dari kami lihat ini itu 2030 akan Rp 545 triliun anggaran utuk pertahanan. Ini mengalir," ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

"Jadi alutsista yang hebat, training pasukan, penguasaan teknologi, fasilitas prajurit, rumah dan sebagainya dan kesejahteraan ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini. Dan peningkatan anggaran perlu untuk modernisasi pertahanan," lanjutnya.

Luhut pun mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat di masa mendatang.

Sebab menurutnya saat ini Indonesia masih lemah dari sisi ekonomi pertahanan dan keamanan (hankam).

"Jadi kita melihat defense spending GDP per kapita kita masih rendah. Kita mau tingkatkan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut Luhut menuturkan, agar Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua elemen bangsa.

Dirinya mengakui penbangunan ekonomi yang dikejar pemerintah selama delapan tahun terakhir ini belum sempurna.

Sehingga meskipun ada capaian positifnya, masih perlu diperbaiki secara terus-menerus

Oleh karenanya, Luhut mengingatkan agar semua pihak tidak mudah dipecah belah.

"Kita jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Kita boleh beda pendapat enggak papa. Tapi begitu duduk bersama kita harus bekerja demi kepentingan nasional kita," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/06/08423191/luhut-estimasi-anggaran-pertahanan-2030-sebesar-rp-545-triliun-untuk-dukung

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke