Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS Diprediksi Usung Anies-AHY sebagai Capres-Cawapres

Kompas.com - 02/08/2022, 10:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menguat.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi memprediksi, jika ketiganya benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Sepertinya (mengusung) Anies-AHY (sebagai capres-cawapres)," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (2/8/2022).

Baca juga: Batal Koalisi dengan PKB, PKS Diprediksi Merapat ke Nasdem dan Demokrat

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari tiga nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem.

Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sementara, kata Ari, Demokrat juga menjagokan ketua umumnya sendiri yang tak lain adalah AHY untuk maju di panggung pilpres.

Menurut Ari, kemungkinan ini yang lantas memikat PKS untuk bergabung. Apalagi, daya tawar partai pimpinan Akhmad Syaikhu itu terbilang rendah.

"Agenda politik Nasdem yang menjagokan Anies dan Demokrat yang mengusung AHY pasti akan diaminkan PKS karena partai ini tidak dalam posisi tawar yang tinggi," ujarnya.

Baca juga: AHY, Paloh, Sohibul Bertemu di Acara Pernikahan Anak Anies Baswedan, Demokrat: Sempat Bahas Koalisi Tipis-tipis

Ari menilai, koalisi antara Demokrat, Nasdem, dan PKS terbilang masuk akal.

Justru, yang janggal adalah PKS yang semula hendak bergandengan dengan PKB. Sebabnya, massa pendukung kedua partai sangat diametral.

PKS juga hampir tidak mungkin bekerja sama dengan PDI Perjuangan, lantaran kultur poltik keduanya sangat berbeda.

Sementara, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah lebih dulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Yang paling memungkinkan memang PKS bertandem dengan Demokrat karena kesejarahannya di pilpres-pilpres sebelumnya," ucap Ari.

Dengan situasi politik yang ada saat ini, lanjut Ari, PKS tak punya ruang gerak leluasa. Pilihan yang tersisa adalah merapat ke Nasdem dan Demokrat.

"Tentu pilihan yg paling realistis adalah bersatu dengan barisan Demokrat-Nasdem," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: Koalisi Semut Merah, Wacana Kerja Sama PKB dan PKS yang Layu Sebelum Berkembang

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com