Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Wamen ATR/BPN dari PSI Surya Tjandra Dukung Anies Maju jadi Capres 2024

Kompas.com - 28/07/2022, 18:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menyatakan dirinya mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai Anies cocok menjadi Presiden berdasarkan pengalamannya selama ini.

"Kalau dari calon yang muncul namanya sejauh ini yang udah ada, saya merasa memang beliau (Anies) yang paling cocok, yang bisa melakukan apa yang bisa dikerjakan dari pengalaman saya lihat selama jadi wamen di Jakarta," ujar Surya Tjandra saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Sebut 9 Nama yang Dinilai Ideal Gantikan Jokowi, Giring Tegaskan PSI Belum Tetapkan Capres

Surya mengungkapkan, selama menjadi Wamen ATR/BPN, dirinya sudah berkeliling ke 32 provinsi dan 132 kabupaten/kota.

Dalam kunjungannya itu, dia selalu bertemu dengan gubernur ataupun kepala daerah di tempatnya masing-masing.

"Memang untuk urusan agraria dan tata ruang, Pak Anies menonjol," tuturnya.

Sementara itu, Surya mengatakan dirinya juga bersedia terlibat dalam tim pemenangan Anies Baswedan.

Baca juga: PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Jakpro dan Kontraktor Pembangunan JIS Terkait Robohnya Pagar Pembatas

Menurutnya, Anies membutuhkan tim yang kuat jika ingin maju Capres 2024.

"Saya sebagian saja dari banyak dukungan yang dibutuhkan. Dan kita semua itu dibutuhkan," imbuh Surya.

PSI sebelumnya pernah menegaskan tetap tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Minggu (19/6/2022).

Grace kemudian mengungkit isu intoleransi dan korupsi.

Baca juga: Politisi PSI Kritik Rencana Pemisahan Tempat Duduk Laki-laki dan Perempuan di Angkot

Selama Anies duduk di tampuk kepemimpinan Ibu Kota, PSI memang lantang mengkritik Anies dalam dua hal tersebut, terkait isu SARA dalam Pilgub DKI 2017 dan hajatan Formula E yang dianggap memiliki masalah terkait anggaran.

“Kami memeluk teguh prinsip anti-intoleransi dan antikorupsi. Maka, tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut,” kata Grace.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis,” lanjutnya.

Di samping itu, Grace mengeklaim bahwa hasil penjaringan ke akar rumput PSI, Anies tidak masuk dalam nominasi nama-nama “yang layak menjadi penerus Jokowi”.

Baca juga: Tagih Janji, Politisi PSI Minta Anies Sidak Langsung Perusahaan yang Cemari Udara Jakarta

“Sembilan nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam Rembuk Rakyat PSI. Nama Mas Anies tidak ada di sana,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com