Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Minta MUI Jaga Keutuhan Bangsa Jelang Pemilu

Kompas.com - 27/07/2022, 09:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.

Ma'ruf menekankan, perbedaan pilihan politik tidak boleh sampai menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, termasuk umat Islam.

"Yang penting lagi tentu dalam mitra pemerintah, menjaga keutuhan bangsa terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini. Jangan sampai terjadi pilihan yang berbeda itu menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam," kata Ma'ruf saat menghadiri acara peringatan Milad ke-47 MUI, Selasa (26/7/2022), dikutip dari tayangan YouTube Official TVMUI.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Bentuk Pusat Dakwah Islam

Ma'ruf mengatakan, seluruh pihak semestinya menghormati pilihan politik satu sama lain supaya tidak terjadi benturan di tengah masyarakat.

"Saya seiring katakan, kita diberikan prinsip yang kita sudah lakukan yaitu, 'capres ente, capres ente, capres saya, capres saya', kan tidak perlu terjadi benturan," ujar mantan ketua umum MUI itu.

Baca juga: Nasdem Berencana Daftar Peserta Pemilu 2024 pada Hari Pertama

Ia juga berpesan kepada MUI agar tidak perlu meributkan masalah pencalonan presiden dan wakil presiden karena hal itu adalah wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

Menurut Ma'ruf, MUI cukup berperan dalam mengarahkan umat Islam untuk memilih calon pemimpin terbaik, bukan mendorong umat memilih calon tertentu.

Ma'ruf mengatakan, hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam mesti mengangkat pemimpin yang layak dan pantas.

"Oleh karena itu, kita mengharapkan supaya memilih yang afdal, jangan yang tidak afdal. Tentu memilih kapasitas, kapabilitas, integritas, akhlak yang mulia, supaya yang dipilih terbaik dari calon yang lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com