Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Harap Ada Ketum MUI yang Jadi Presiden Indonesia

Kompas.com - 27/07/2022, 07:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap ada ketua umum (ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terpilih menjadi wakil presiden, bahkan presiden, di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menghadiri acara peringatan Milad ke-47 MUI di Jakarta, Selasa (26/7/2022) malam.

"Mudah-mudahan ke depan ada lagi yang ketua umum Majelis Ulama yang jadi wakil presiden atau bahkan jadi presiden," kata Ma'ruf, dikutip dari tayangan YouTube Official TVMUI.

Baca juga: MUI Akan Tindak Lanjuti Permintaan Maruf Amin soal Fatwa Ganja Medis

Ma'ruf pun mengaku bersyukur dirinya terpilih sebagai wakil presiden, saat menjabat sebagai ketua umum MUI.

Adapun Ma'ruf masih menjadi salah satu pengurus MUI hingga saat ini, yakni sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Malam ini saya merasa bersyukur menghadiri Milad Majelis Ulama ke -47, bahkan saya menjadi wakil presiden justru pada saat saya menjabat ketua umum majelis ulama Indonesia," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Selesai Jalani Ibadah Haji, Wapres Maruf Amin Tiba di Tanah Air

Walaupun demikian, Ma'ruf berpesan agar MUI tidak perlu terlibat dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden karena hal itu merupakan wewenang yang dimiliki partai politik maupun gabungan partai politik.

"Yang menentukan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik, jadi kita tidak perlu ribut-ribut urusan capres," kata dia.

Menurut Ma'ruf, MUI cukup berperan dalam mengarahkan umat Islam untuk memilih calon pemimpin terbaik sesuai kriteria yang ada, bukan mendorong umat memilih orang-orang tertentu.

"Memilih kapasitas, kapabilitas, integritas, akhlak yang mulia, supaya yang dipilih terbaik dari calon yang lain. Itu saya kira Majelis Ulama mengarahkan kepada umat itu," kata Ma'ruf.

"Bukan suka tidak suka, tapi yang terbaik, itu tugas Majelis Ulama itu mengarahkan umat Islam, bukan (memilih calon) A, (calon) B," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com