Situasi Mencekam, Gus Dur Minta Keluarga Dievakuasi, Tangis Alissa pun Pecah

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis politik yang dialami Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid jelang akhir masa jabatannya rupanya sempat membuat kiai yang akrab disapa Gus Dur itu meminta keluarganya evakuasi.

Saat itu, Juli 2001, dukungan politik atas pemerintahan Wahid semakin merosot.
Sejarah mencatat, pada bulan yang sama, MPR RI mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden saat masa jabatannya baru berumur 1 tahun 9 bulan.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Qotrunnada, masih ingat betul bagaimana krisis politik itu bukan hanya mengancam jabatan ayahnya, namun juga berpotensi mengancam dalam arti sesungguhnya.

Baca juga: Air Mata Gus Dur Mengalir sebelum Terbitkan Dekrit

"Saat itu, aku baru melahirkan, anakku baru 40 hari," ujar Alissa ketika berbincang dengan Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Empat putri Gus Dur juga istrinya, Sinta Nuriyah, tinggal di Istana ketika itu.
Gus Dur memilih kamar di belakang ruang bendera pusaka, sisi timur Istana. Sementara itu, Alissa kedapatan kamar yang lebih luas, bekas Soeharto, di sisi barat Istana.

"Karena aku yang menempati di sini, maka keramaian orang demo itu aku yang lihat. Stres banget, selama hamil, aku stres banget karena (demo) itu kan terus," ungkapnya.

Baca juga: Langkah Gus Dur Copot JK dan Laksamana Sukardi Berujung Murka Koalisi

Usai melahirkan anak pertamanya itu, Alissa pilih menyewa sebuah apartemen di bilangan Senen, Jakarta Pusat, untuk menghindari ingar-bingar Istana. Namun, setiap pagi, ia menyambangi ayahnya.

Krisis politik terus menjadi-jadi. Gelombang unjuk rasa di depan Istana tak kenal henti, begitu pun massa pendukung Gus Dur yang juga tak kenal lelah menyuarakan dukungan hingga menghelat istigasah untuk sang kiai.

Baca juga: Gus Dur: Tak Ada Jabatan yang Layak Dipertahankan dengan Pertumpahan Darah

Aroma pemakzulan Gus Dur oleh parlemen sudah tercium, meski secara resmi MPR RI mengagendakan Sidang Istimewa pada 1 Agustus 2022 karena Memorandum I (tuduhan kasus Bruneigate) dan Memorandum II ( tuduhan kasus Buloggate) telah dilayangkan.

Situasi terburuk yang dapat dibayangkan ketika itu adalah, bentrokan sampai pertumpahan darah tak terhindarkan dalam pemakzulan. Di sisi lain, dalam preseden kudeta di beberapa negara, keselamatan presiden petahana dalam ancaman serius.