Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Dudung Jadi Warga Kehormatan Utama Masyarakat Dayak

Kompas.com - 22/07/2022, 10:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dianugerahi sebagai warga kehormatan utama masyarakat adat Dayak saat melakukan silaturahmi dengan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Penganugerahaan diawali dengan pembacaan surat keputusan MADN dilanjutkan pemakaian atribut kehormatan berupa rompi, topi manik, kalung, syal dan gelang manik kepada Dudung serta pemberian sertifikat penghargaan dan cinderamata dari MADN.

“Dengan penganugerahan ini tentunya bukan sebatas pengakuan dari masyarakat Dayak bagi saya namun juga sebagai KSAD harus dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat Dayak,” kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Pesan Khusus KSAD Dudung untuk 292 Perwira Akmil yang Baru Dilantik Jokowi

“Semoga para prajurit TNI AD yang bertugas di Kalimantan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan perhatian kepada masyarakat Dayak secara keseluruhan,” sambung Dudung.

Terkait penerimaan prajurit TNI, Dudung akan memberikan atensi kepada putra asli daerah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Presiden MADN Marthin Billa menyampaikan penjelasan tentang keberadaan organisasi MADN sekaligus memperkenalkan para pengurus MADN masa bakti 2021-2026.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pakar MADN Alue Dohong menyampaikan usulan dan harapan masyarakat Dayak.

Baca juga: KSAD Sertijab 4 Posisi, Mayjen Tri Budi Utomo Resmi Jabat Pangdam Mulawarman

Ia menegaskan bahwa MADN merupakan penduduk asli Kalimantan yang terdiri dari 405 sub-sub etnis Dayak.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi MADN dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa untuk siap bersinergi dengan TNI Angkatan Darat dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI,” ungkap dia.

“Khususnya di Pulau Kalimantan dan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com