Akan Dipindah ke IKN, 60.000 ASN Pemerintah Pusat Segera Jalani Pemetaan Kompetensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan penilaian kompetensi terhadap 60.000 aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, jumlah tersebut terdiri dari 20.000 ASN pada 2022 dan 40.000 pada 2023.

"Pada pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan menyasar sejumlah 60.000 ASN," ujar Satya dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (13/7/2022).

Ia mengatakan, penilaian tersebut akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: BKN Siapkan Penilaian untuk ASN yang Akan Dipindahkan ke IKN

Menurut Satya, pada keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Satya mengungkapkan, saat ini BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN.

Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN.

Kedua, menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi lima klaster.

“Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Satya.