Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bandingkan Pencarian Harun Masiku dengan Nazaruddin, ICW: Orang Ini Bukan Siapa-siapa

Kompas.com - 12/07/2022, 21:49 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) membandingkan pencarian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada buron Harun Masiku dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Peneliti ICW Lalola Easter menilai, Harun mestinya bisa ditangkap lebih cepat.

“Yang agak sulit untuk publik menerima adalah, ketika dibandingkan dengan Nazaruddin. Nazaruddin (yang berada) ribuan kilometer (dari Indonesia) bisa ketemu dalam rentan waktu yang relatif cepat,” paparnya dalam program YouTube Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Sentil Eks Pegawai yang Klaim Tahu Keberadaan Harun Masiku, Jubir KPK: Saya Ragu..

Adapun medio 2011, Nazaruddin yang berstatus tersangka pada kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang ditangkap KPK di Kolombia.

Ia diamankan setelah buron selama sebulan.

Sementara itu, Harun telah menghilang lebih dari 900 hari setelah namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Harun menjadi tersangka dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

“(Penangkapan Nazaruddin) dibanding dengan seorang PAW yang bukan siapa-siapa (tak dikenal publik) sebelum peristiwa (suap) itu terjadi, itu yang buat kami enggak masuk akal,” ujar Lola.

Ia pun mempertanyakan faktor yang mempersulit KPK menangkap Harun.

Baca juga: Sampaikan Kendala Pencarian Harun Masiku, Jubir KPK: Mencari Orang yang Sudah Terkenal Mudah, tapi…

Sebab, selama ini, beberapa buron kasus korupsi yang berada di luar negeri seperti Samin Tan dan Djoko Tjandra bisa ditangkap KPK.

“Jadi karena profil orang ini bukan siapa-siapa terus enggak ditemukan rimbanya, itu mengganggu sekali,” ujar dia.

“Memang siapa orang ini? Atau siapa kira-kira yang berkepentingan sekali dengan dia (Harun) jadi orang ini (seolah) enggak kasat mata,” kata Lola.

KPK belum menemukan keberadaan Harun hingga saat ini.

Padahal, tersangka lain dalan perkara yang menyeret politisi PDI Perjuangan itu sudah selesai dipersidangkan.

Adapun kasus suap terkait PAW anggota DPR tersebut juga menyeret mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Baca juga: Saat ICW Gemas Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com