ICW Desak Dewas KPK Buka Kembali Sidang Etik Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membatalkan keputusan menggugurkan sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter mengatakan, pihaknya mendorong agar Dewas KPK kembali membuka sidang etik tersebut.

“Batalkan dulu kemarin dokumen atau penetapan soal pembatalan sidang etiknya. Buka kembali, lanjutkan kembali prosesnya,” kat Lalola saat dihadirkan sebagai sumber dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Sebut Sidang Etik Semestinya Tak Berhenti meski Lili Mengundurkan Diri

Lalola mengingatkan Dewas KPK bahwa publik, termasuk ICW, memantau dugaan pelanggaran etik yang menyandung Lili.

Ketika ditemukan beberapa hal yang dinilai bisa didalami, namun tidak ada tindak lanjut, maka pihaknya akan menindaklanjutinya ke aparat penegak hukum.

“Bolanya enggak ditangkap ya sudah kami oper,” ujar Lalola.

Baca juga: Persilakan Warga Laporkan Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli, KPK: Kami Verifikasi

Lalola mengatakan, ICW juga pernah melaporkan Lili ke penegak hukum.

Tindakan itu dilakukan saat Lili terbukti melanggar hukum karena menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK.

Saat itu, ICW melampirkan sejumlah barang bukti yang didapatkan dari hasil persidangan.

Data-data semacam itu, kata Lalola, bersifat terbuka, bisa diakses secara bebas oleh publik dan tidak bersifat rahasia.

“Tapi poinnya itu bahwa publik itu melihat, publik itu memantau,” kata Lalola.

Baca juga: Lili Pintauli Mundur dari KPK, Jokowi Diingatkan Cari Pengganti yang Lebih Pantas dan Berintegritas

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan, sidang dugaan pelanggaran etik yang menjerat Lili gugur dan berhenti. Sebab, Lili sudah mengundurkan diri terlebih dahulu.

Keputusan Dewas KPK itu disayangkan banyak pihak mulai dari mantan pimpinan dan penyidik KPK hingga pemerhati antikorupsi.

Dengan batalnya sidang tersebut, publik tidak bisa mengetahui apakah Lili terbukti menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika senilai Rp 90 juta dari Pertamina.