Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Aduan Warga Lumajang Soal Tambang Pasir, Komnas HAM: Kita Tak Ingin Lagi Ada Salim Kancil

Kompas.com - 11/07/2022, 23:26 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tiga warga Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.

Aduan itu terkait aktivitas perusahaan tambang pasir CV Duta Pasir Semeru yang membuat resah warga karena dinilai mengganggu jalur lahar dingin Gunung Semeru.

“Kita juga tidak ingin ada lagi kejadian seperti Salim Kancil di Lumajang. Saya kira kejadian Salim Kancil harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” tutur Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/7/2022).

“Semua pihak harus menjamin hak atas rasa aman, hak hidup maupun hak atas keadilan, saya kira itu yang akan dilakukan Komnas HAM,” kata dia.

Baca juga: Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Beka menyampaikan, pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

“Terutama Pemkab Lumajang, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Polres Lumajang, maupun Polda Jawa Timur,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu warga pengadu, Nurkholik (39) menceritakan, CV Duta Pasir Semeru telah mendapatkan izin tambang sejak tahun 2015.

Namun, aktivitasnya mengkhawatirkan warga sejak tahun 2019-2020 karena membangun tanggul-tanggul melintang yang menutup atau menghambat aliran lahar dingin Gunung Semeru.

Hal itu disinyalir menjadi penyebab aliran lahar dingin letusan Gunung Semeru Desember 2021 mengarah ke pemukiman warga di Desa Sumberwuluh dan merusak 133 rumah.

“Terjadilah kekhawatiran kami, erupsi datang, dan mengarah ke dusun kami karena terhambat aliran sungainya. Itu yang terjadi,” kata dia.

Baca juga: Penjelasan Bupati Lumajang Tentang Sawah Istri Aktivis Salim Kancil yang Diduga Diserobot

Nurkholik mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya pada para pemegang kepentingan mulai dari Pemkab Lumajang hingga Polda Jawa Timur agar aktivitas tambang itu dihentikan.

Namun, hingga kini, perusahaan tersebut masih beroperasi.

“Makanya kami sampai merasa sudah tidak ada lagi tempat (mengadu) kecuali kami berjalan (ke Jakarta),” kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com